Ke Mana Arah Kebijakan Pangan Kita?

KILAS BALIK
Diunduh dari Rubrik FOKUS di Harian KOMPAS, Jumat, 11 Juli 2008.

"…krisis pangan seharusnya mengingatkan kita pada apa yang paling fundamental: sebelum kita bercita-cita apa pun, perut harus kenyang. Mana mungkin kita pintar bila perut kita lapar? Mana mungkin kita bersatu bila perut kita keroncongan?… Manusia memang tidak hanya hidup dari perut. Ya, kritik itu tepat buat mereka yang sudah kenyang dan tak berkekurangan. Tapi, kritik itu sama sekali tak berlaku bagi mereka yang lapar.…"
("Tanda-tanda Zaman", Basis edisi Mei-Juni 2008)

Persoalan pangan adalah persoalan hidup mati bangsa Indonesia. Itulah pesan sekaligus peringatan yang disampaikan oleh Presiden RI pertama, Soekarno, ketika meletakkan batu pertama pembangunan Kampus Institut Pertanian Bogor pada 27 April 1952.
Meski bangsa ini ketika itu baru seumur jagung, baru berusia tujuh tahun, tapi kesadaran akan pentingnya meletakkan dasar pembangunan di bidang pertanian sudah sejak awal dimunculkan. Masih di tengah suasana pergolakan, Soekarno sebagai pemimpin bangsa yang baru merdeka melihat bahwa ketersediaan pangan bagi rakyat adalah sebuah keniscayaan.
Sebagai langkah awal adalah dengan terlebih dahulu mendidik orang-orang yang akan membebaskan rakyat dari persoalan pangan. Pembangunan Kampus IPB di Baranangsiang, Bogor, adalah salah satu jawabannya.
Pada saat hampir bersamaan, pemerintah membangun Waduk Jatiluhur, membenahi infrastruktur jalan dan jembatan, serta merancang pendirian pabrik-pabrik pupuk. Produksi benih unggul juga diperbanyak dengan menambah balai benih dan kebun bibit. Pemerintahan awal republik ini juga tidak lupa meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pertanian dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa.
Menurut seorang panelis dalam diskusi terbatas tentang kedaulatan pangan yang diselenggarakan oleh harian Kompas, akhir Juni lalu, apa yang digagas Bung Karno tersebut menunjukkan adanya visi yang jelas terkait upaya penanggulangan masalah pangan. Ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pemikiran pemimpin nasional. Sebuah obsesi untuk menciptakan kemandirian penyediaan pangan bagi rakyat.
”Kalau kita baca literatur-literatur yang ada, keinginan pemerintah pada masa lalu untuk mengembangkan pangan atas usaha sendiri itu luar biasa. Institusi-institusi penelitian yang ada di Bogor, sebagian juga ada di Jawa Timur, itu sebagian berdiri pada saat Bung Karno masih ada dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah kita terdahulu,” ujarnya.
Pertama-tama, tentu saja, adalah niat. Dan, niat itu menjadi lapis dasar dari visi dan tekad yang kemudian diterjemahkan dalam konsep kebijakan nasional. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana semua rencana itu bisa berjalan di tingkat praksis. Bukan sekadar diwacanakan!
Terlepas dari sejumlah cacat cela yang mewarnai pemerintahan Orde Baru, dalam hal upaya penyediaan pangan harus diakui bahwa sejak awal Soeharto menaruh perhatian besar pada masalah ini. Bahkan, persoalan penyediaan pangan boleh dibilang menjadi kebijakan utamanya.
Pemerintah pada masa itu tak hanya merumuskan dengan baik langkah dan strategi untuk menciptakan ketahanan pangan, tapi juga melaksanakannya secara konsisten. Bahwa muncul di sana-sini pemaksaaan-pemaksaan terhadap petani, semisal dalam hal keharusan menanam padi dan penggunaan benih unggul, hal itu adalah sisi lain yang harus diakui memang terjadi.
Akan tetapi, kata sang panelis, ekses semacam itu adalah soal lain. Yang ingin ia tekankan terutama menyangkut adanya semacam keinginan kuat dari pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah mereka susun.
Apalagi, keberhasilan memproduksi padi juga diikuti kebijakan-kebijakan lain. Sadar bahwa kalau rakyat hanya makan nasi tidak cukup asupan gizinya, ditempuh juga kebijakan untuk meningkatkan produksi susu, daging, ayam, dan lain sebagainya. Program bimbingan massal (bimas) yang diikuti pola intensifikasi massal (inmas) menjadi begitu populer pada awal pemerintahan Orde Baru.
Krisis pangan memang beberapa kali sempat terjadi, seperti pada 1972-1973, tetapi selalu ada jalan keluar. Muncul apa yang kemudian dikenal sebagai koperasi unit desa (KUD), penguatan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga ketersediaan pangan, hingga diterapkannya langkah-langkah khusus dengan pengendalian terpusat dan langsung oleh presiden melalui lembaga Sesdalobang.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia untuk pertama kali meraih prestasi sebagai negara yang mampu berswasembada beras. Bahkan, program bimas pernah diadopsi Organisasi Pangan Dunia (FAO) menjadi salah satu percontohan untuk berbagai kawasan yang kekurangan pangan. Petani dan penyuluh pertanian Indonesia pun pernah diminta melatih petani dan mengembangkan pusat pelatihan pertanian di Afrika. Juga di Fiji, Vanuatu, dan kepulauan sekitarnya.
Tentu saja ini bukan sekadar kisah romantisme masa lalu. Runtuhnya rezim Orde Baru dengan Soeharto pilar utamanya, kemudian lahir apa yang dikenal sebagai era Reformasi, ternyata ikut meruntuhkan fondasi dasar ketahanan pangan—terutama beras—bangsa ini. Meski pemerintah masa lampau belum berhasil mengangkat kesejahteraan petani hingga ”berdaulat” atas diri dan usahanya sendiri, setidaknya dalam skala nasional persoalan ketersediaan pangan, khususnya beras, tidak menimbulkan gejolak seperti sekarang.
Pemerintah pada tahun 1999 bahkan harus mengimpor beras hingga 5 juta ton. Sementara itu, pada tahun berikut, tercatat sedikitnya empat juga beras impor membanjiri pasar dalam negeri. Pada saat bersamaan, impor bahan pangan lain, seperti jagung, gula, kedelai, dan gandum, juga meningkat.
Upaya perbaikan sistem produksi dan distribusi memang sempat memberi harapan. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan yang beranggotakan menteri-menteri terkait ternyata cukup efektif. Produksi pangan, khususnya beras, bisa ditingkatkan sehingga pada tahun 2003/2004 pemerintah menerapkan larangan impor beras.
Akan tetapi, sejak akhir 2005—seiring pergantian tampuk pemerintahan di negeri ini—keran impor beras dibuka kembali hingga hari ini. Harga beras pun jatuh dan petani sebagai produsen terkena imbasnya.
”Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, keberhasilan implementasi kebijakan pangan dan pertanian pada masa lalu merupakan satu contoh perhatian pemerintah dalam pembangunan pertanian. Barangkali sudah waktunya kita mempelajari mengapa dulu kita bisa, sekarang dihadang berbagai kesulitan dan persoalan- persoalan baru,” tutur sang panelis.
Hanya, diingatkan bahwa kompleksitas permasalahan hari ini dan ke depan tentu berbeda tantangannya dibandingkan dengan masa lampau. Kenyataan ini tentu menuntut konsep dan strategi tersendiri, sesuai skala persoalan dan tantangan baru yang dihadapi. Jumlah penduduk yang terus membengkak, ancaman perubahan iklim yang ikut memengaruhi produktivitas pertanian, alih-fungsi lahan-lahan pertanian yang cenderung kian meningkat dalam 10 tahun terakhir, dan aspek-aspek nonteknis harus menjadi pertimbangan.
Menyikapi berbagai persoalan itu, panelis lain mengingatkan, ”Barangkali masih perlu untuk dilihat sebetulnya mau ke mana arah pertanian kita. Mau bergulat saja dengan isu pangan atau pada saat yang sama juga memberi perhatian yang besar kepada isu pertanian lain, yang sebetulnya potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.”
Sisi lain yang juga disorot para panelis ke depan adalah perlunya upaya mengembangkan sektor pertanian dilihat dan dikaitkan dengan penataan sumber daya lingkungan hidup. Artinya, pembangunan pertanian tak seharusnya dilihat dari aspek ekonomi semata. Konflik perebutan air antara petani dan investor yang memproduksi air minum, pendangkalan sejumlah waduk untuk irigasi, serta penataan daerah tangkapan air di hulu-hulu sungai mesti dijadikan satu paket dalam kebijakan pertanian.
Tak bisa dimungkiri, masalah pangan memang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. Kalau kita masih ingin survive di bidang pangan, kata seorang panelis, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan merumuskan kembali kebijakan yang kuat di bidang pembangunan pangan. Kebijakan pangan yang kuat itu harus lahir dari pemimpin yang punya visi jauh ke depan, mengingat kebijakan pangan tak menyangkut soal pangan semata. Ia memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor-sektor lain.
”Persoalan pangan juga ada hubungan langsung dengan kemiskinan. Kalau persoalan kemiskinan tidak diatasi, persoalan pangan pun akan menjadi bagian yang tak pernah terselesaikan,” kata seorang panelis.
Alhasil, sebagaimana diingat budayawan Sindhunata dalam kolom ”Tanda-tanda Zaman” di majalah dwibulanan Basis, sebagaimana dikutip pada awal tulisan ini, krisis pangan yang terjadi sekarang seharusnya mengingatkan kita pada apa yang fundamental. Katanya, akhir-akhir ini kita banyak diributkan oleh tetek-bengek persoalan yang mencabik-cabik kita sebagai bangsa. Tapi, kita seperti lupa pada yang fundamental, yakni (tuntutan) perut.
Ingatlah, tulis Sindhunata, bahwa di dalam perut itu ada kelaparan yang mudah marah. Jika amarah dari perut itu meledak, negara ini sungguh berada dalam keadaan yang amat bahaya…. (ken)

[Kembali]